Perjanjian Kerja Sebagai Konsultan Penasehat Gedung Bertingkat

December 4th, 2013 No comments

Yang bertanda tangan di bawah ini*):

1. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama PT [.................], berkedudukan di [..................] selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak sebagai dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama PT [.................................................] berkedudukan di [..................................] selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah bersepakat atas dasar hasil pertemuan di [....................................] untuk mengadakan perjanjian kerja sebagai konsultan penasihat sehubungan dengan pembangunan gedung bertingkat di [........................................] dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Pemberian tugas
PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA yang menerima dengan baik tugas dari PIHAK PERTAMA berupa pekerjaan sebagai konsultan penasihat pada pembangunan gedung bertingkat [..............................]

2. Uraian pekerjaan
a. Memeriksa perhitungan konsultan asing baik structure maupun dynamic analysis.
b. Memberikan nasihat dan pedoman dalam perencanaan kepada PIHAK PERTAMA.
c. Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam diskusi dengan badan-badan lain termasuk pemerintah.
d. Mmelakukan super6si dalam pembuatan gambar kerja.
e. Sebagai penanggung jawab dari konsultan asing untuk bagian konstruksi.

PASAL 2
PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pekerjaan PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan dalam uraian pekerjaan menurut PASAL I ayat 2 perjanjian ini harus diselesaikan sesuai dengan rencana kerja konsultan asing.

PASAL 3
IMBALAN JASA

1. Imbalan jasa untuk pekerjaan dimaksud dalam PASAL I perjanjian ini berjumlah sebesar Rp [..............................].
2. Pembayaran imbalan jasa tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan dilakukan dengan angsuran-angsuran sebagai berikut.
a. Angsuran ke-1 sebesar Rp [............] dibayar setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
b. Angsuran ke-2 sebesar Rp [...............] dibayar setelah gambar-gambar struktur selesai dimasukkan ke kantor pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
c. Angsuran ke-3 sebesar Rp [................. ] dibayar setelah ijin struktur disetujui oleh pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
d. Angsuran ke-4 sebesar Rp [..................]dibayar setelah gambar kerja definitif selesai dibuat.
3. Dalam imbalan jasa tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak termasuk biaya-biaya yang meliputi reimbursable cost, seperti biaya perjalanan, akomodasi dan lain-lain.

PASAL 4
PERSELISIHAN

Perselisihan yang bersifat teknis dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, akan dimintakan penyelesaiannya kepada panitia arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang, masing-masing seorang wakil dari PIHAK PERTAMA, seorang wakil dari PIHAK KEDUA, dan seorang pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak. Perselisihan d luar bidang teknis akan diselesaikan dengan musyawarah dan jika tidak berhasil, akan diselesaikan melalui pengadilan negeri.

PASAL 5
DOMISILI

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri [............................] di [..............................].

PASAL 6
KETENTUAN TAMBAHAN

Mengenai hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Dibuat di : [.............................]

Pada : [.............................]

PIHAK KEDUA                                                         PIHAK PERTAMA
[..................................]                                [...................................]

Categories: Uncategorized Tags:

Contoh Surat Kontrak Kerja Garansi

November 15th, 2013 No comments

SURAT KONTRA GARANSI

 

KONTRA GARANSI

 

Kepada Yth,

BANK _____

Jln. _____

 

Dengan hormat,

Perihal: Kontra Garansi

 

Berkenaan dengan Garansi Bank yang dikeluarkan oleh BANK _____Nomor: _____ Tanggal: _____ Sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) atas nama _____ yang ditujukan kepada  _____ di _____ untuk keperluan _____ , maka kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia dan setuju untuk menyanggupi sebagai penjamin (borg/Surety) dan sebagai debitur utama:

1. Untuk membayar kepada BANK _____ . pada tagihan/tuntutannya yang pertama suatu jumlah uang yang sama besarnya dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh BANK _____ berdasarkan surat Garansi Bank termaksud kepada badan, perusahaan, dan/atau orang yang tersebut di atas; serta setiap pengeluaran atau biaya yang telah terutang sehubungan dengan pemberian Garansi Bank tersebut.

2. Untuk bersama  ini memberi  kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada BANK _____ untuk setiap saat membebani (mendebet)  rekening  milik  yang  bertanda  tangan  di bawah ini pada kantor BANK _____ atau pada setiap Cabang Kantor BANK _____ di mana pun juga untuk memenuhi jaminan yang diberikannya berdasarkan surat ini, tanpa mengurangi setiap hak yang mungkin akan diperoleh oleh BANK _____ berdasarkan jaminan ini serta berdasarkan Undang-Undang, dan berdasarkan setiap upaya hukum lain untuk mendapat-kan kembali jumlah yang mungkin masih tersedia.

3. Untuk melepaskan keuntungan atas pengecualian, pembagian, serta lain-lain hak, hak istimewa, dan hak pengecualian yang dianugerahkan oleh Undang-Undang kepada seseorang penjamin termasuk seperti yang tercantum di dalam Pasal-pasal 1834, 1847, 1848, dan 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

 

Pemberian jaminan ini tunduk kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui tunduk kepada Keputusan-keputusan Pengadilan Negeri _____ .

 

Hormat kami,

- Meterai -

PEMOHON

Categories: Uncategorized Tags:

Pentingnya Contoh Kontrak Kerja Dalam Bisnis

August 27th, 2013 No comments

Mempekerjakan karyawan sebagian besar merupakan tugas yang cukup mudah. Kebanyakan negara menganggap hubungan kerja dengan sesukanya, di mana Anda dapat memecat karyawan setiap saat untuk alasan apapun atau tanpa alasan. atau, karyawan anda dapat berhenti dengan alasan apapun. Adapun pengertian kontrak kerja sendiri adalah sebuah perjanjian ditandatangani antara majikan dan karyawan pada saat karyawan tersebut dipekerjakan yang menguraikan sifat yang tepat dari hubungan bisnis mereka, khusus apa kompensasi karyawan akan menerima dalam pertukaran untuk pekerjaan tertentu yang dilakukan. Keuntungan pertama, sebuah kontrak kerja dapat membantu anda menarik dan mempertahankan karyawan. Contoh isi dari kontrak kerja, meskipun Anda tidak bisa memaksa karyawan untuk tinggal, kontrak dapat memastikan bahwa mereka akan memberikan pemberitahuan yang wajar sebelum mengundurkan diri. Selain itu sebagai karyawan sebaiknya juga harus memahami dari contoh kontrak kerja.

Tujuan kontrak kerja
Adapun isi dan tujuan contoh kontrak kerja adalah kontrak kerja membantu melindungi rahasia perusahaan, dan sangat penting dalam perusahaan teknologi tinggi. Sebuah kontrak kerja bisa melarang karyawan dari rahasia perusahaan mengungkapkan, bekerja untuk kompetisi atau meminta pelanggan. Perjanjian bersaing bisa sulit untuk terus di pengadilan, sehingga anda harus berhati-hati dalam menyusun kontrak tersebut. Karena itu anti persaingan untuk melarang orang dari pencarian nafkah di bidang mereka, pengadilan umumnya akan menegakkan perjanjian bersaing hanya jika mereka wajar.Anda tidak dapat melarang karyawan dari yang pernah kerja untuk sebuah bisnis yang bersaing di mana saja. Kontrak kerja juga berguna ketika anda membeli atau menjual bisnis untuk membuat orang-orang yakin tidak pergi. Anda dapat menawarkan karyawan bonus retensi untuk tinggal atau membiarkan mereka untuk mengundurkan diri dari perusahaan tapi sebagai contoh dengan memberi ganti rugi kepada perusahaan. Kontrak juga memperjelas pekerjaan individu dan tanggung jawab karyawan, kompensasi, bonus, opsi saham, hak untuk setiap prestasi, rekening pengeluaran dan banyak lagi.

Sistem kontrak kerja
Untuk contoh, anda dapat menyertakan sebuah “evergreen” klausul yang menyatakan bahwa kontrak secara otomatis memperbarui pada hari tertentu setiap tahun jika tidak ada pihak memberikan pemberitahuan penghentian. Dan klausul arbitrase dapat memastikan bahwa setiap sengketa yang terkait dengan ketenagakerjaan akan dikenakan arbitrase mengikat daripada dimainkan di pengadilan, yang dapat mahal dan memakan waktu. Mengingat kompleksitas dan masalah yang terlibat, anda bisa mengerti mengapa contoh kontrak kerja biasanya disediakan untuk karyawan yang kerja. Tentu saja, selalu berkonsultasi pengacara anda tentang klausa untuk memasukkan dan menghindari.
Karena saat ini banyak perusahaan yang menggunakan sistem kontrak, contoh kontrak kerja sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam merekruk tenaga kerja agar mapu memajukan perusahaan dan tidak merugikan perusahaan sebagai contoh: mencuri atau membocorkan rahasia perusahaan anda.

Categories: Uncategorized Tags:

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA IV

May 23rd, 2013 No comments

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

 

Antara

[Nama Management]

(….. Musik)

dengan

………………………………

 

Pada hari [………] tanggal […………] bulan [………] tahun […..…..] bertempat di […………………], telah disepakati suatu perjanjian kerjasama untuk 1 (satu) pertunjukan musik, oleh dan di antara para pihak yang akan tersebut di bawah ini:

 

1.   [Nama]

Pengisi acara berkedudukan di Jl […..……….] (untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA).

 

2.   ………………

[JABATAN]…………………., berkedudukan di [………………..] (untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA). Kedua belah pihak dengan selalu bertindak dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

 

PIHAK PERTAMA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [….……….] sebagai pengisi acara menyatakan sanggup untuk hadir sebagai pengisi acara pada kegiatan [……………..].

 

PIHAK KEDUA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penyelenggara acara […………..] menyatakan mengundang [..………….] sebagai pengisi acara […………..].

 

Kedua belah pihak di atas sepakat untuk melaksanakan perjanjian dalam bentuk kerjasama untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan memakai serta tunduk pada ketentuan ketentuan dan peraturanperaturan di bawah ini:

 

Pasal 1

JANGKA WAKTU

 

  1. Perjanjian ini berlangsung di antara kedua belah pihak dalam kaitannya dengan acara pertunjukan musik [……..………] yang diselenggarakan pada tanggal [……….………] di […………………..].

 

  1. Durasi pertunjukan musik tersebut di atas adalah […………] dan dilaksanakan tidak lebih dari pukul 24.00 untuk pertunjukan malam hari atau tidak lebih dari pukul 18.00 untuk pertunjukan pagi/siang hari pada tanggal tersebut di atas.

 

  1. Bila pada pelaksanaannya karena hal apapun pertunjukan dimulai lebih dari pukul 23.00 (untuk pertunjukan malam hari) atau pukul 17.00 (untuk  pertunjukan pagi/siang hari), maka akan tetap diselesaikan pada pukul 24.00 untuk pertunjukan malam hari atau pukul 18.00 untuk pertunjukan pagi/siang hari kecuali diadakan penjanjian baru di luar perjanjian ini.

 

Pasal 2

T U J U A N

 

Penggunaan perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA adalah untuk ditampilkan oleh PIHAK PERTAMA dalam suatu acara pertujukan musik sebagaimana tersebut pada PASAL 1 perjanjian ini, dan tidak untuk direkam dalam bentuk rekaman audio dan/atau visual oleh PIHAK KEDUA untuk ditayangkan secara langsung maupun siaran tunda pada satu atau lebih stasiun televisi/radio dan/atau untuk keperluan lain di luar acara tersebut di atas. Untuk merekam penampilan PIHAK PERTAMA pada pertunjukan termaksud di atas akan diatur dalam satu perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini.

 

Pasal 3

B I A Y A

 

  1. Dalam pengadaan pertunjukan musik tersebut, nilai total perjanjian adalah Rp. […………..…] yang diserahkan atau dibayarkan sebagai honor oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas jasa yang disediakan untuk keperluan PIHAK KEDUA.

 

  1. Pembayaran honor oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PETRTAMA dilangsungkan serta dibayarkan dengan menggunakan tahap pembayaran sebagai berikut :

 

  1. Pembayaran pertama dilaksanakan pada saat penandatanganan perjanjian ini, yaitu pada  tanggal […………….] Rp. [..…………..].

 

  1. Pelunasan sisa pembayaran Rp. […..…….] dibayarkan minimal 1 (satu) hari sebelum [nama menejemen] berangkat ke kota tujuan (untuk show luar kota Jakarta) yaitu pada tanggal […..………] atau 3 (tiga) jam sebelum acara berlangsung atau pada saat check sound (untuk dalam kota Jakarta) yaitu pada tanggal [………..…………]

 

  1. Semua pajak yang timbul atas dibuatnya surat perjanjian kerjasama ini adalah menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

 

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

 

  1. PIHAK PERTAMA wajib menjaga ketertiban dan disiplin kelompok musiknya dalam segala hal yang berkaitan dengan acara pertunjukan musik sebagaimana tersebut dalam PASAL 1, selama berada pada lokasi acara. Termasuk di dalamnya ketepatan waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

 

  1. Jika karena suatu sebab yang tidak diharapkan sehingga PIHAK PERTAMA berhalangan untuk tampil dalam pertunjukan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib untuk memberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari kerja sebelum pertunjukan.

 

  1. PIHAK PERTAMA tidak berhak mengadakan dan atau menyetujui perjanjian lain yang bertepatan dengan pertunjukan pada PASAL 1 perjanjian ini dengan pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

 

 

 

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

 

  1. Menyediakan panggung, peralatan band dan lighting sesuai dengan standarisasi venue dalam hal ini yaitu […..………] dan atau semuanya berdasarkan atas persetujuan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana telah disepakati bersama dengan PIHAK KEDUA, menjadi tanggungan dan atau dibiayai oleh PIHAK KEDUA.

 

  1. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan PIHAK PERTAMA selama berada di lokasi acara pada saat pertunjukan.

 

  1. Secara umum memenuhi prasyarat dan atau permintaan pihak [Nama Manajement] Management seperti yang termuat dalam Technical Riders terkini yang masih diberlakukan.

 

  1. Jika karena suatu sebab yang tidak diharapkan sehingga PIHAK KEDUA terpaksa membatalkan acara pertunjukan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib untuk memberi pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA            selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pertunjukan.

 

  1. PIHAK KEDUA hanya mempunyai keterlibatan secara hukum dengan PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini.

 

  1. PIHAK KEDUA tidak berhak mengalihkan perjanjian ini dengan pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

 

 

Pasal 6

PEMBATALAN PERJANJIAN

 

  1. Pembatalan dan/atau penundaan pertunjukan sebagaimana tersebut pada PASAL 1 perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA dikarenakan suatu sebab dan lainnya secara sepihak, dikenakan sanksi atau denda dalam bentuk dan atau nilai rupiah sebanyak uang muka yang dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA, atau senilai Rp  [………………].

 

  1. Pembatalan dan/atau penundaan pertunjukan sebagaimana tersebut pada PASAL 1 perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dikarenakan suatu sebab dan lain hal secara sepihak , dikenakan sanksi atau denda dalam bentuk dan atau nilai uang rupiah sebanyak nilai total perjanjian ini, atau senilai Rp. [………………….]

 

PASAL 7

PERNYATAAN PIHAK PERTAMA

 

  1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan wewenang untuk menandatangani perjanjian ini maupun tambahan-tambahan dan atau perubahan-perubahan serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

 

  1. Segala hak PIHAK KEDUA dalam menandatangani perjanjian ini mengikat PIHAK PERTAMA.

 

  1. PIHAK PERTAMA tidak akan membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang bertentangan baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perjanjian ini.

 

  1. PIHAK PERTAMA tidak sedang terlibat dalam perkara pidana atau mendapatkan sanksi administrasi dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perjanjian ini.

 

  1. PIHAK KEDUA mempunyai izin-izin yang diperlukan dalam melaksanakan perjanjian ini.

 

  1. Bahwa segala keterangan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan perjanjian ini adalah benar adanya.

 

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

 

  1. Dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa sebagai akibat daripada hal-hal yang berada di luar batas kemampuan kedua belah pihak seperti antara lain bencana alam, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah dalam soal moneter kecuali devaluasi, dan lain-lain sejenisnya, maka pihak lainnya wajib memberitahu kepada pihak yang tidak menderita karena akibat terjadinya keadaan force majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh ) hari setelah mengetahui adanya peristiwa yang dimaksud keadaan memaksa / force majeure tersebut diatas.

 

  1. Terhadap segala kerugian yang disebabkan atas hal-hal tersebut di atas para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah.

 

 

Pasal 9

KORESPONDENSI

 

Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian ini akan dilakukan dengan melalui alamat yang disebutkan pada permulaan perjanjian ini. Perubahan alamat oleh tiap-tiap pihak akan diberitahukan 7 (tujuh) hari sebelumnya oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya. Apabila tidak ada pemberitahuan, maka alamat yang tercantum pada perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang sah berlaku.

 

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 

  1. Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran perjanjian ini maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik.

 

  1. Apabila hal ini tidak dapat juga dilakukan, maka para pihak dengan ini memilih Pengadilan Negeri Jakarta atau Pengadilan Negeri yang mempunyai juridiksi atas aset atau tempat kedudukan PIHAK PERTAMA sebagai domisili yang tetap dan tidak berubah.

 

Pasal 11

LAIN-LAIN

 

  1. Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan pemerintah lainnya.

 

  1. Untuk mengakhiri perjanjian ini, kedua belah pihak dengan ini mengesampingkan pasal-pasal dan 1267 KUHPerdata.

 

  1. Setiap pihak dalam perjanjian tidak boleh mengalihkan perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain dalam perjanjian ini.

 

  1. Segala perubahan penambahan dan untuk pembatalan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Perubahan dan/atau penambahan – penambahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

 

  1. Kelalaian satu pihak pada setiap waktu untuk melakukan hal-hal yang ditentukan pada perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari pihak yang lain untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.

 

  1. Dalam hal ketentuan atau sebagian ketentuan dari perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya akan tetap sah dan berlaku.

 

Demikian perjanjian ini dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut di bagian awal perjanjian serta dibuat dalam rangkap 2 ( dua ), yang keduanya mempunyai ketentuan hukum sama.

 

 

PIHAK PERTAMA,                                                                           PIHAK KEDUA,

 

 

…………………                                                                                …………………

Categories: Uncategorized Tags: